1.UUD 1945 ditetapkan dalam rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sehingga Indonesia memiliki landasan dalam melaksanakan kehidupan bernegara

2.Soekarno-Hatta menjadi presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia.

3.Pembagian Wilayah Indonesia. Rapat PPKI tanggal 19 Agustus 1945, diputuskan pembagian 8 provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Borneo (Kalimantan), Maluku, Sulawesi, Sunda Kecil (Nusatenggara), Sumatra, dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta.

4.Pembentukan kementerian sebagai berikut : Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Kehakiman, Departemen Keuangan, Departemen Kemakmuran, Departemen Kesehatan, Departemen Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan, Departemen Sosial, Departemen Pertahanan, Departemen Perhubungan, Departemen Pekerjaan Umum.

5.Tanggal 22 Agustus 1945, PPKI membemtuk KNIP yang bertugas menjalankan pengawasan GBHN.

6.Tanggal 23 Agustus, Presiden Soekarno mengesahkan BKR dan pada tanggal 5 Oktober, dibentuk tentara nasional yang disebut dengan TKR.

1.Pada tanggal 23 Agustus-2 Nopember 1949 dilaksanakan KMB di Den Haag, Belanda mengakui Indonesia secara formal kedaulatan penuh negara Indonesia.

2.Negara bagian meliputi Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatra, Negara Sumatra Timur, dan Republik Indonesia.

3.Satuan kenegaraan meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Banjar, Dayak Besar, Bangka, Belitung, Riau, dan Jawa Tengah.

4.Daerah Swapraja meliputi Kota Waringin, Sabang, dan Padang.

5.UUD Republik Indonesia Serikat atau Konstitusi RIS. Selama berlakunya Konstitusi RIS 1949, UUD 1945 tetap berlaku, tetapi hanya untuk negara bagian Republik Indonesia.

1.Pada awal bulan Mei 1950, terjadi penggabungan negara-negara bagian dalam negara RIS sehingga hanya tinggal tiga negara bagian, yaitu negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatra Timur.

2.Piagam Persetujuan tanggal 19 Mei 1950 muncul kesepakatan antara RIS yang mewakili Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatra Timur dengan Republik Indonesia untuk itu dibentuk dibentuklah UUDS 1950.

3.Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS resmi dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

1.Indonesia menganut sistem Demokrasi Liberal (1950–1959) dengan pemerintahan parlementer. Dalam sistem ini, pemerintahan dipimpin perdana menteri. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara.

2.Pada masa Demokrasi Liberal ini, terjadi tujuh kali pergantian kabinet. yaitu 1). Kabinet Natsir (September 1950–Maret 1951). 2). Kabinet Sukiman (April 1951–Februari 1952). 3). Kabinet Wilopo (April 1952–Juni 1953). 4). Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Juli 1953–Juli 1955). 5). Kabinet Burhanudin Harahap (Agustus 2955 – Maret 1956. 6). Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Maret 1956–Maret 1957). 7). Kabinet Djuanda (Maret 1957–Juli 1959)

1.Persiapan pelaksanaan pemilu dilakukan sejak masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Pada masa kabinet ini, dibentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dan Daerah pada tanggal 31 Mei 1954. Pelaksanaan pemilu untuk DPR, yaitu pada tanggal 29 September 1955 dan pemilihan anggota konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Namun Kabinet Ali I jatuh pada tanggal 24 Juli 1955. Kemudian dilanjutkan oleh Kabinet Burhanudin Harahap.

2.Pada tanggal 29 September 1955, dilaksanakan pemilu DPR yang berjumlah 272 orang. Pemilu dimenangkan oleh empat partai politik, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Berikut ini komposisi anggota DPR hasil pemilu tahun 1955 : a). Masyumi memperoleh 60 wakil/kursi. b). PNI memperoleh 58 wakil/kursi. c). NU memperoleh 47 wakil/kursi. d). PKI memperoleh 32 wakil/kursi. e). Partai-partai lain hanya memperoleh kursi masing-masing kurang dari 12. Anggota DPR hasil pemilu dilantik pada tanggal 20 Maret 1956.

3.Pada tanggal 15 Desember 1955, dilaksanakan pemilu anggota dewan konstituante sebanyak 520 orang. Anggota dewan ini dilantik pada tanggal 10 November 1956. Berikut ini adalah komposisi anggota Dewan Konstituante. :a). PNI memperoleh 119 kursi. b). Masyumi memperoleh 112 kursi. c). NU memperoleh 91 kursi. d). PKI memperoleh 80 kursi. e). Partai lainnya memperebutkan 118 kursi

1.Pergantian kabinet dalam waktu singkat menjadikan keadaan politik menjadi tidak stabil. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, muncul gagasan melaksanakan model pemerintahan Demokrasi Terpimpin dengan cara kembali kepada UUD 1945.

2.Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang berisi dibubarkannya Konstituante, berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950; dibentuknya MPRS dan DPAS.

3.Berlakunya kembali UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 maka berakhirlah Demokrasi Liberal dan digantikan dengan Demokrasi Terpimpin. Demikian pula mulai saat itu, sistem Kabinet Parlementer ditinggalkan dan diganti menjadi Kabinet Presidensial.

4.Pada perkembangannya, pada masa Demokrasi Terpimpin, justru terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap UUD 1945 dan pemerintah cenderung menjadi sentralistik karena terpusat pada Presiden.

5.Beberapa pelanggaran masa demokrasi terpimpin adalah : 1) MPRS diangkat oleh presiden yang seharusnya adalah melelui pemilu. 2) Anggota DPAS ditunjuk presiden. 3) DPRGR ditunjuk presiden, sedangkan DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan presiden. 4) Penetapan manifesto politik RI sebagai GBHN. 5) Pengangkatan presiden seumur hidup. 6) Penyimpangan politik luar negeri dengan pembentukan beberapa poros seperti Poros Jakarta-Peking sehingga Indonesia memihak blok sosialis/komunis bukanya nonblok.

6.Sistem pemerintahan pada masa Demokrasi Terpimpin memberi peluang PKI untuk memperkuat posisinya di segala bidang sehingga PKI mengadakan pemberontakan yang dikenal dengan G30S/PKI.

7.Peristiwa G30S/PKI dan melambungnya harga-harga barang pokok memicu terjadinya demonstrasi dan kekacauan di berbagai tempat. Guna memulihkan keamanan negara, Presiden mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Surat itu dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).

1.Pada tanggal 12 Maret 1966, Soeharto mengeluarkan surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan bagi PKI serta ormas-ormasnya untuk beraktivitas di wilayah Indonesia. Keputusan ini kemudian diperkuat dengan Keputusan Presiden/Pangti ABRI/ Mandataris MPRS No.1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966.

2.Pada tanggal 18 Maret 1966, Letjen Soeharto mengamankan 15 orang menteri yang dinilai terlibat dalam G30S/PKI

1.Pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan partai-partai politik yang didasarkan pada kesamaan program.

2.Tiga kekuatan sosial politik masa Orde Baru adalah sebagai berikut. 1). Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan PERTI 2). Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo, dan 3). Golongan Karya

1.Pada tahun 1998, masa pemerintahan Orde Baru berakhir ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto dari jabatan Presiden Republik Indonesia, dan dimulailah Orde Reformasi.

2. Pembenahan di bidang politik, antara lain sebagai berikut : 1) Reformasi di bidang ideologi negara dan konstitusi. 2) Pemberdayaan DPR, MPR, DPRD sebagai wujud kedaulatan rakyat. 3) Reformasi lembaga kepresidenan dan kabinet. 4) Memberdayakan partai politik untuk menegakkan kedaulatan rakyat. 5) Penyelenggaraan pemilu, dan 6)  Birokrasi sipil mengarah pada terciptanya institusi birokrasi yang netral, profesional dan tidak memihak. 7) ABRI berkonsentrasi pada fungsi hankam. 8) Memberdayakan otonomi daerah dengan asas desentralisasi.

1.Pada tahun 2004, Indonesia menyelenggarakan pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung.

2.Pemilu legeslatif adalah pemilu untuk memilih partai politik dan anggotanya untuk dicalonkan menjadi anggota DPR, DPRD, dan DPD. Tahap pertama ini telah dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004.

3.Pemilu presiden putaran pertama untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden secara langsung. Tahap kedua ini telah dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2004.

4.Pemilu presiden putaran kedua dilaksanakan hanya apabila pada tahap kedua belum ada pasangan calon presiden yang mendapatkan paling tidak 50% pada putaran pertama. Tahap ketiga ini telah dilaksanakan pada tanggal 20 September 2004.

5.Pemilu presiden tahun 2004 diikuti oleh lima pasang calon presiden dan Soesilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi Presiden yang ke-6 Indonesia dan dilantik pada 20 Oktober 2004.

6.Tahun 2009 dilaksanakan pemilu yang diikuti 38 parpol dan Partai Demokrat unggul dengan 20,85% suara.  Pada tanggal 8 Juli 2009, diselenggarakan pemilu presiden dan Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh 60,80% dari total suara.